oleh

Gimana Nasib Kepala Sekolah DPK Pada Sekolah SMA/SMK Swasta Di Jawa Barat

Bandung, prabunews.com – 07-03-2019 Proses untuk menjadi kepala sekolah PNS DPK diperoleh sesuai dengan Permendiknas
No 13 Tahun 2017 dan perundang-undangan yang berlaku saat itu, melalui tahapan
seleksi administrasi , seleksi tulis kemudian bagi yang lulus selanjutnya melalui tahapan diklat in-on-in dengan pola 275 jam yang diselenggarakan oleh lembaga terjamin seperti di LPMP Provinsi Jawa Barat dan bersamaan dengan calon kepala sekolah negeri.setelah lulus hanya beda penempatan ada yang di sekolah negeri dan ada yang
disekolah PNS yang di angkat dipekerjakan sebagai kepala sekolah diswasta .

Keberadaan Kepala sekolah pegawai negeri sipil dipekerjakan ( PNS DPK) pada saat
pengelolaan SMA/SMK oleh kabupaten/Kota di Provinsi lainnya diangkat oleh
Bupati/Walikota yang menjabat pada saat itu dengan surat keputusan Bupati/walikota dan dilantik bersama sama dengan kepala sekolah negeri dan para pejabat lainnya di kabupaten/kota masing-masing PNS DPK ditempatkan dengan surat keputusan ( pengangkatan dan pemindahan guru yang di beri tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan
pemerintah kabupaten kota atau disesuaikan) yang ditanda tangani oleh Bupati /Wali Kota yang menjabat saat itu sama klosulnya dengan SK Pengangkatan kepala Sekolah negeri pada Saat itu.

Setelah alih kelola sama provinsi tahun 2017 kepala Dinas Pendidikan jawa Barat menjanjikan pengukuhan secara bertahap di mulai dari kepala sekolah negeri kemudian selanjutnya kepala sekolah PNS DPK yang ditempatkan di swasta pendataan untuk sekolah negeri pun segera dilakukan dan mereka kemudian secara bertahap dilantik ,dan berjanji selanjutnya pendataan kepala sekolah PNS DPK namun untuk kepala sekolah tidak pernah ada tindak lanjut PNS DPK sampai saat ini tidak pernah dilakukan pengukuhan oleh gubernur provinsi jawa barat hanya untuk kepala sekolah SMA/SMK yang ditempatkan negeri saja sedangkan bagi PNS yang dipekerjakan di sekolah swasta belum pernah dikukuhkan sehingga tidak mendapatkan hak yang sama, walaupun proses tahapan seleksinya dan surat keputusan serta pelantikan awalnya sama. Demikian dikatakan ketua DPP LSM PRABU Irvan Chafi

Lebih lanjut bahwa hasil investigasi Tim LSM PRABU ada beberapa Pengakuan kepala sekolah definitive yang berkurang secara bertahap pada awal tahun 2017 di dapodik induknya di sekolah swasta masing masing tetapi induk kepegawaian menjadi menginduk ke sekolah negeri, tetapi tunjangan TPP masih mendapatkan dari provinsi jawa barat dan struk gaji bulanan dari pemerintah yang biasa didapatkan , awal tahun 2018 tunjangan dari pemerintah mendapatkan tetapi dari pemerintah daerah tidak mendapatkan, dan beberapa bulan kemudian sekitar bulan juli dari pemerintah juga tidak mendapatkan atau secara resmi tunjangan dan jabatannya menjadi guru biasa. dan kami pun tidak mendapatkan penjelasan atau dasar hukum yang jelas. Yang aneh ada dikabupaten /kota yang kadang mendapatkan tunjangan TPP kepala sekolah kadang tunjangan TPP Guru.

Bahwa dulu Pernah diadakan audensi. Pada hari senin Tanggal 23 April 2018 di kantor kadisdik Provinsi Jawabarat beliau mengatakan bahwa kepala sekolah negeri DPK disekolah swasta tidak di akui sebagai kepala sekolah definitive dan berstatus sebagi guru walaupun mendapatkan SK dari Bupati/Wali Kota tetapi tidak menyampaikan dasar hukum/permen/undang-undang/pergub/aturan yang jelas beberapa bulan yang lalu KS DPK tetap harus membuat ijin memimpin walau sudah ada SK dari Bupati/Walikota dan yayasan, di satu sisi syarat ijin memimpin salah satunya bukan PNS. ironis dengan perintah ijin memimpin dan tidak ada dasar hukum yang jelas pelarangan nya.Beberapa bulan yang lalu perwakilan kepala sekolah DPK provinsi Jawa barat konsultasidengan BKD provinsi jawa barat beliau menyampaikan tidak adanya pengukuhan karena tidak ada usulan dari dinas pendidikan provinsi Jawa Barat sebagai induk .Dan terakhir audensi telah dilakukan hari senin tanggal 24 September 2018 bertemu dengan Kabid GTK dan Bagian keuangan pak tajim beliau menyatakan harus ada dasar hukum yang menjadi dasar tunjangan TPP diberikan katanya kalau pelantikan susah
dilakukan maka sebenarnya surat tugas saja sudah menjadi dasar untuk mengeluarkan uang TPP sebagai kepala sekolah, bahkan rapelpun bias segera diberikan.

Yang sangat disayangkan oleh kepala sekolah DPK sudah sejauh mana Badan
Musyawarah perguruan Swasta ( BMPS ) memperjuangkan kepala sekolah DPK di swasta dan bagaimana terus kepala sekolah harus berjuang seperti apalagi, mewakili atau memenuhi syarat hasil audensi tanggal 24 September 2010. Tolong Bantu jadikan kepala sekolah definitive agar dapat memimpin sekolah dengan tenang untuk menjadikan siswa siswi yang berprestasi dalam menunjang atau menjadikan pendidikan Jabar Juara Lahir batin.

Demikian adalah unsur temuan Investigasi dari DPP LSM PRABU, dalam hal ini dituangkan dalam surat konfirmasi dari Prabunews.com kepada Dinas Pendidikan Jawabarat tertanggal january tahun 2019 yang mempertanyakan langkah kepala Dinas Pendidikan menyikapi kondisi ini kalau
diberhentikan tolong segera terbitkan Keputusan gubernur atau peraturan gubernur dan sampai mana kinerja BMPS sebagai badan musyawarah perguruan swasta memperjuangkan mereka. Akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Dinas pendidikan Jawa Barat. Seakan meng abaikan klarifikasi ini . ( Red)

Komentar

News Feed