oleh

Budayawan Bandung Gelar Diskusi NKRI Vs Khilafah

Bandung, prabunews.com sejumlah budayawan, seniman dan aktifis keagamaan menolak adanya perubahan dasar negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi bentuk lain melalui amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Meski memungkinkan adanya perubahan, namun hal itu perlu ditinjau kembali atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terungkap dalam acara diskusi NKRI vs Khilafah dari Perspektif Budaya, di salah satu tempat makan di Jalan TrunojoyoKota Bandung, kemarin Selasa sore (9/4/2019).

Isu soal pembentukan negara dengan sistem pemerintahan khilafah atau berdasarkan agama tertentu muncul seiring dengan Pilpres 2019. Ada kelompok yang menginginkan adanya perubahan sistem negara dari negara kesatuan menjadi sistem kekhilafahan.

Namun demikian, Seniman terkemuka, DR Tisna Sanjaya mengatakan, sistem pemerintahan di Indonesia dengan berlandaskan pancasila sudah disepakati sejak lama. Bahkan, kesepakatan itu dilakukan oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh ulama kharismatik.

“‎Ketika fenomena khilafah dimunculkan, menurut saya, Indonesia sudah tidak bisa lagi diubah dengan cara apapun, baik itu khilafah atau ideologi apapun,NKRI sudah harga mati ” ujar Tisna.

Lebih lanjut seniman yang juga dosen ITB ini menyampaikan ” saya sebagai seniman tentunya akan selalu membuat karya yang tentunya mengandung sebuah pesan nilai nilai kebaikan, nah ini merupakan sebuah keragaaman NKRI ” sampainya

Ia menyebut, Pancasila sudah mengakomodir semua hal yang ada di republik ini. Seperti keanekaragaman budaya, agama, suku hingga etnis.

“‎Jadi siapa pun kelak yang terpilih menjadi pempimpin baik pak Jokowi atau Prabowo, Pancasila tidak boleh diganggu gugat karena sudah disepakati bersama bangsa Indonesia,” ujar Tisna. 

Sementara itu budayawan Sunda, Roedy Wiranatakusuma berpendapat,  dalam momentum politik ini, isu khilafah kembali muncul. Diskusi yang bertemakan NKRI vs Kalifah ini di harapkan menjadi sebuah isu untuk menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat Pancasila. 

“Dinamika poitik yang ada sekarang harus jadi reminder buat kita untuk memelihara marwah Pancasila. Jadi, tidak perlu ada perubahan apapun terhadap bentuk dan dasar negara, siapapun yang terpilih,” katanya. 

Sementara itu menurut Ust Yazid Kallam menyampaikan “Amandemen UUD 1945 memang boleh ada, tapi kita perlu lihat amandemennya kemana, apakah merubah dasar negara baru atau penyesuaian. Kalau membentuk negara baru, tidak perlu amandemen dan perubahan bentuk negara sudah tidak bisa dilakukan,” pungkas M Yazid Kallam saat ditemui wartawan.(way)

Komentar

News Feed