oleh

LSM PMPRI Akan Minta, Copot Kadis Bina Marga Jabar Dari Jabatan

Bandung,prabunews.com-Dewan pimpinan pusat lembaga swadaya masyarakat pemuda mandiri peduli rakyat Indonesia, (DPP LSM PMPRI) akan meminta agar kepala dinas bina marga dan penataan ruang provinsi Jawa Barat, (Jabar) untuk dicopot dari jabatan, bila tidak sanggup menyelesaikan kasus dugaan korupsi miliaran rupiah.

Dugaan korupsi miliaran rupiah yang dikawal terus pensikapamya oleh LSM PMPRI tentang kasus dugaan korupsi yang berdasarkan tindak lanjut Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jabar melalui surat tindak lanjut temuan BPK RI Nomor: 700/291/Harbang pada tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan Bina Marga tersebut kini sudah masuk pada tahapan Audiensi ke II yang berlangsung di Aula rapat kantor dinas Bina Marga JL. Asia Afrika No. 79-81 Braga Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Persoalan seperti ini harus kita garis bawahi merupakan penyakit yang wajib di musnahkan sampai keakar akarnya sehingga proyek yang di hasilkan oleh dinas bina marga jabar kedepan tidak seperti yang teraudit oleh BPK hal ini di sampaikan melalui siaran pers nya kepada awak media’ Rabu, (15/05/2019).

Koordinator Audiensi DPP LSM PMPRI, Anggi Dermawan yang juga merupakan Ketua DPC Kabupaten Sumedang mengatakan “Audiensi yang membahas 3 poin permintaan diantaranya, mengingatkan pihak dinas Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mendesak pihak terkait agar segera mengembalikan sisa kekurangan dan penyetoran ke- kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4.483.789.171,89 dari total anggaran sebesar Rp 7.588.347.320,46. dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sesuai Surat Tindak Lanjut yang di keluarkan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 700/291/Harbang. Pada bulan Maret Tahun 2019 lalu”.

Lanjutnya “ Selain itu kami juga Meminta diberikan sanksi tegas kepada kepala UPTD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB XII Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, Dan Pelayanan Hukum pasal 78 poin sanksi (3) d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan: c. Sanksi Daftar Hitam; kepada 14 PT yang bersangkutan” ujar Anggi.

“ kami berharap Kepala dinas bina marga dan penataan ruang provinsi jawa barat segera menyelesaikan kasus tersebut dan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Jika tidak maka kami akan meminta kepala dinas untuk mundur dari jabatanya ”

Ditempat terpisah Rohimat/Joker, Ketua Umum DPP LSM PMPRI, menegaskan dirinya akan tetap komitmen dalam mengawal kasus tersebut sampai kerana hukum. Pasalnya kasus yang di sikapi PMPRI suda bisa dikatakan masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah” tandas Rohimat/Joker, Ketua Umum DPP LSM PMPR INDONESIA. (Erpan/Red).

Komentar

News Feed