oleh

Anggota DPRD Komisi V : Aspirasi Forum Penyelamat Pendidikan Tuna Netra Akan Di Suarakan Di Tingkat Nasional

-LIPSUS, PRABU-52 views

Bandung, prabunews.com –  29/07/2019 Forum Penyelamat  pendidikan Tuna Netra  yang merupakan gabungan praktisi, akademis, komite sekola, ikatan alumni , berbagai komunitas, Asosiasi penyelenggara pendidikan kaum berkebutuhan khusus ( AP2KBKI ) , Lembaga dan organisasi Persatuan Tunanetra   Indonesia ( pertuni ), ikatan tunanetra muslim indonesia ( ITMI ) perkumpulan tunanetra kristiani indonesia  (Petki) persatuan tunanetra ahli pijat Indonesia (pertapi), serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan khusus/pendidikan luar biasa khususnya bagi tunanetra yang sedang menempuh pendidikan di terima resmi oleh komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.  Dialog / dengar pendapat , aksi solidaritas tersebut Dilaksanakan atas permasalahan dan tindakan semena-mena .

Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra       (Dr.H. Ahmad Basri Nusrikumbang, Drs.,M.Pd)

1. Siswa SD, SMP,  SMA dan Mahasiswa tunanetra berjumlah 66 orang Terancam Drop Out karena Harus keluar dari asrama balai rehabilitas Sosial penyandang Disabilitas Sensori Netra ( BRSPDSN ) Wyata Guna Bandung dibawah Kementrian Sosial RI.

 

2. Perubahan regulasi dampak permensos No 18 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Unit pelaksana teknis Rehabilitas Sosial penyandang Disabilitas di lingkungan direktorat jendral rehabilitas Sosial Mengenai perubahan panti sosial bina netra menjadi balai rehabilitas sosial penyandang disabilitas sensori netra ( BRSPDN ) yang sebelumnya anak Asuhnya /klien berjumlah 175 – 250 anak dibatasi menjadi hanya 45 orang tunanetra . Peraturan di atas sangat membatasi kualitas dan kuantitas layanan dalam bentuk pentelenggara asrama , pelatihan keterampilan atau ditiadakannya rehabilitas/layanan dasar bagi calon dan anak asuh tunanetra termasuk yang mengikuti pendidikan dasar/menengah SD SMP, SMA .

 

3. Terminasi layanan dan pembatasan anak asuh tunanetra melalui upaya tindakan petugas pekerja sosial yang mendatangi rumah rumah orangtua/wali siswa, mahasiswa tunanetra yang tinggal di BRSPDSN Wyata Guna tidak lagi bertanggung jawab atas makan dan minum ,pengasramaan DLL.

 

 

4. Perlakuan para pertugas melalui intimidasi dan teror serta sikap yang kurang menyenangkan membuat para pelajar , mahasiswa tidak nyaman. Hal itu dirasakan sejak bulan januari 2019  lalu, sekalipun pertemuan  demi pertemuan yang telah dilakukan namun belum menemukan jalan keluar .

 

Hal di atas disampaikan  kepada anggota komisi V DPRD Provinsi jawabarat  sebagai salah satu aspirasi masyarakat berkenaan keberlangsungan pendidikan penyandang disabilitas netra yang berasrama di Wiyata guna. Mereka menyampaikan pengaduan , apa yang dialami ,dirasakan oleh para pelajar, Mahasiswa tunanetra dan memohon solusi Dan perlindungan kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jawa Barat.

 

Hal di atas di paparkan oleh  ketua Forum penyelamat pendidikan Tunanetra Dr .H. Ahmad Basri Nusrikumbang ,Drs.,M.Pd, di gedung DPRD Jawabarat  Komisi V Audensi ini Terima langsung Oleh  Dr Ikwan Fauzi  Dari Fraksi PDIP , KH Habib Syarif Muhamad PPP dan H Abdul Muiz LC dari Fraksi PKS. Kegiatan ini juga dihadiri oleh eksekutif dari   Dinas pendidikan Jawa barat, Agus Mulyawan mewakili kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,  Wawan kepala sekolah SLB A Kota Bandung serta Wakaseknya.

 

 

Setelah menyampaikan beberapa keluh kesah dan aspirasi  dari Forum penyelamat Pendidikan Tunanetra  Dr Iwan Fauzi dari fraksi PDIP Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V  mengatakan ” kami anggota DPRD Jabar Komisi V Akan ke kemensos dan akan memperjuangkan aspirasi para tunanetra,  serta  akan kami rapatkan cepat dengan seluruh anggota Komisi V,  terkait 66 Siswa yang ter ancam drop out  kita akan berkomunikasi dengan Dinas sosial, aspirasi aspirasi ini juga akan menyuarakannya kejakarta terkait beberapa aspirasi hasil audensi hari ini. ” papar Ikwan

 

KH Habib Syarif Muhamad pun mengatakan ” Dalam sisa satu bulan, kami akan melakukan membentuk tim scedule yang sangat ketat, langkah pertama akan kami undang lintas Dinas, yaitu Dinas Sosial, BPN, Dan Dinas pendidikan Jawa Barat . Agar dalam waktu satu bulan ini di akhir jabatan kami ada kejelasan, jika sekiranya tidak keberatan bisa disampaikan narasi kronoligis secara tertulis, agar bisa kami sampaikan ke jakarta ke kementrian sosial agar tidak ada ketimpangan.” papar KH Habib Syarif M

 

 

Sementara itu Abdul Muiz LC pun turut angkat bicara dan mengatakan  ” Saya mendukung sepenuh hati dan akan memperjuang menyuarakan aspirasi bapak bapak, dan kami juga akan berkordinasi dengan level kawan kawan DPR RI agar turut menyuarakan aspirasi hari ini, teruskan perjuang bapak bapak, kami akan bantu suarakan ketingkat nasional ” papar Abdul Muiz.

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed