oleh

DLH Kabupaten Bandung Serahkan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT Anggana Kurnia Putra, PT Sanai Case, Dan PT Prima Bangun Nusantara

Bandung, prabunwes.com –  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berikan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada 3 Perusahan  yakni perusahasan tersebut adalah

PT Anggana kurnia putra, di wilayah Kecamatan Bojongsoang,  PT Sanai Case di wilayah Kecamatan Cicalengka. Dan  PT Prima Bangun Nusantara  kecamatan Katapang . (29/07/2019)

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ( Asep Kusumah )

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung H.Asep Kusumah  menyatakan bahwa di tahun 2019 sampai pada July ini ada 15 Sangsi administrasi paksaan pemerintah, 12 Sebelumnya sudah bisa menyelesaikan sangsi administrasi paksaan pemerintah

 

 

” pada hari ini senin (29/07) kembali sampaikan sangsi administrasi paksaan pemerintah kepada 3  pelaku usaha industri , yang memang memenuhi syarat atau unsur  layak mendapatkan Sangsi administrasi Paksaan pemerintah,karena ada hal pelanggaran yang harus segera di eksekusi, yang mana diantaranya pehentian pembuangan air limbah, pengurusan perijinan untuk limbah B3, Serta ada penghentian sebagian dari pada oprasional.” Papar Asep Kusumah

” kita pun menghadirkan dan kami undang dari unsur sektor , dansektor juga kita undang dan juga forum komunikasi pimpinan kecamatan, Camat,Danramil,Kapolsek, dan kepala Desa juga kita undang dalam Penyerahan sangsi Administrasi Paksaan pemerintah,  intinya bahwa sebagai spirit untuk mempercepat  upaya sebagaimana amanat peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan revitalisasi  Citarum harum, ini bisa menjadi pekerjaan bersama dalam arti secara teknis kami melakukan fungsi fungsi penataan hukum seperti di wilayah Tentu kita punya energi yang besar seperti dari sektor,  forkompim kewilayahan dan desa dengan harapan bahwa perusahan secara serius dan bersungguh sungguh bisa memperhatikan karena memang di saksikan oleh beberapa pihak.” masih kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah

 

Lebih lanjut Asep Kusumah menyampaikan “Saya kira seharunya tidak ada ruang lagi untuk mengulangi kesalahan kesalahan yang sifat nya teknis  yang sudah bisa di atasi didalam bentuk dokumen dalam bentuk perijinan dokumen lingkungan, saya kira hal hal yang terkait dengan pengolahan limbah sudah tercantum disitu. ” pungkasnya (red)

Komentar

News Feed