oleh

Aliansi LSM Bandung, Pertanyakan Penyembelihan Rusa Bawean Kepada Dirut PT KAI

Bandung ,Prabunews.com – Rusa Bawean yang sekarang ini berjumlah kurang dari 300 ekor dan hanya dapat di temui di Pulau Bawean, Jawa Timur. Karena kelangkaannya inilah, Rusa Bawean dijadikan Maskot Asean Games 2018.

Namun sangat memprihatinkan, di  lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI),  tepatnya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ir. H. Djuanda Jalan Laswi No. 23 Kota Bandung, terjadi penyembelihan Rusa Bawean pada tangal 1 Mei 2019 lalu.

Hal diatas disampaikan oleh Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung, yang diwakili oleh LSM Jangkar, LSM Brantas, dan LSM Tuar, bahwa penyembelihan dilakukan oleh oknum Pejabat Pusat Pendidikan Dan Pelatihan PT KAI. Melalui pesan WhatsApp Akyad SH kepada Prabunews.com (13/08/2018)

Aliansi LSM juga menyebutkan proses mengkuliti, mengolah (memasak) rusa bawean menjadi makanan disaksikan oleh Petinggi/oknum PT KAI, kemudian  hasil olahan (masakan) dinikmati bersama-sama.

Terkait masalah tersebut, Aliansi LSM Bandung sudah menyampaikan surat untuk minta penjelasan/klarifikasi dari Dirut PT KAI atau pejabat yang berwenang. Ada dua hal pokok yang diminta klarifikasi dalam surat tersebut.

Pertama, Bagaimanakah kebenarnya kronologis peristiwa penyembelihan rusa Bawean tersebut,  menurut versi PT KAI  selaku pihak yang dianggap paling berwenang untuk memberi tanggapan

Kedua, Kalau memang dugaan yang Aliansi LSM Bandung sebutkan soal peristiwa penyembelihan Rusa Bawean, yang mana informasinya didapat dari masyarakat, maka dari mana asal usul Rusa Bawean itu didapat.

Sebaga informasi, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam pasal 21 ayat (2) UU 5/1990.

Sedangkan sanksi hukumnya menyebutkan, Sanksi pidana orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sanksi pidana orang yang lalai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Undang-undang nomor 7 tahun 1999 adalah pidana maksimal 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Akhir kata dalam surat tersebut Aliansi menyampaikan bila surat ini masih tidak ada tanggapan dari pihak terkait
maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Dan surat tersebut di tembuskan ke
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. 2. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di Bandung. 4. Kapolda Jawa Barat di Bandung. 5. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung. 6. Direktur Personalia dan Umum PT. KAI di Bandung 7. Kapusdiklat PT. KAI di Bandung. 8. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Komentar

News Feed