oleh

Sosok Anggota Dewan DPRD Jabar 2019-2024 Yang Pro Jabar Hijau, Hj.Neng Madinah Ruhiyat

-PRABU, TOKOH-44 views

Bandung, Prabunews.com – Senin 2 September 2019 sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Jawa Barat resmi dilantik oleh KPU Jabar. Mereka merupakan orang-orang terbaik dari  partai politik pengusungnya. Dengan komposisi jumlah anggota dewan laki-laki sebanyak 97 orang dan anggota dewan perempuan sebanyak 23 orang berasal dari 10 partai politik.

Mereka merupakan anggota terpilih dari pemilihan legislatif dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi diatas angka target nasional yaitu 82%. Satu dari 23 anggota dewan perempuan terpilih yaitu adalah Ibu Hj.Neng Madinah Ruhiyat, beliau merupakan salah satu anggota dewan terpilih di partai PPP Hj.Neng Madinah Ruhiyat merupakan muka lama yang masuk kembali ke ruang dewan setelah pada periode 2004-2009 pernah menjabat sebagai anggota dewan yang sama.

Ada satu hal yang sangat menarik dari sosok anggota dewan yang satu ini, keseriusan perhatiannya terhadap masalah lingkungan hidup di Jawa Barat khususnya senatiasa tidak pernah terlewatkan. Anak dari seorang kiyai besar Pengasuh Pondok Pesantren Cipasung (Alm) KH.Ilyas Ruhiat ini memang sangat konsen terhadap masalah yang satu ini, hal ini terlihat dari banyaknya agenda kegiatan lingkungan yang diikutinya diantaranya audensi masalah KBU dengan Anggota dewan periode sebelumnya, penyerahan bantuan kepada korban banjir bandang Garut, penanaman pohon dibantaran sungai Citarum, Audit Lingkungan Jawa Barat, kerjasama dengan mahasiswa KKN UPI 2019 dalam pengembangan pengelolaan air dan cara menanam, Pendidikan pelajar siaga bencana serta kegiatan lingkungan lainnya. Semua kegiatan lingkungan itu tidak terlepas dari aktivitas beliau di LSM Peduli Lingkungan Jabar ( PELIJA ) dengan Direktur Eksekutifnya Bapak Ir.H. MQ.Iswara, AIFO.

Kehadiran kembali seorang Hj.Neng Madinah Ruhiyat di Ruang Dewan DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 diharapkan dapat mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang benar-benar berpihak bukan hanya bicara tentang kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga peraturan-peraturan yang berpihak pada keberlanjutan pembangunan yang berselaras dengan alam.Menjadikan pola pengembangan kebijakan pembangunan yang berpihak pada keseimbangan dan alam bukanlah sebuah objek yang bisa dieksploitasi secara bebas tanpa batas (*)

Di Tulis Oleh Amat Suprihat

Komentar

News Feed