oleh

Jangan Korupsi !!!

Oleh :

INDRA FIRMANSYAH BAGJANA

Dosen STIE Ekuitas Bandung

Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat

 

 

“Jangan korupsi ! ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi”, itulah pesan pertama dan sepertinya sekaligus yang utama dari Presiden Joko Widodo kepada para menteri-menterinya sesaat setelah diumumkan kepada publik.  Selain pesan pertama tadi, masih ada enam pesan selanjutnya.  Pesan kedua, Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden.  Pesan ketiga, harus kerja cepat, kerja keras dan kerja  yang produktif.  Pesan keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton.  Pesan kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata.  Pesan keenam, selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya.  Pesan ketujuh, harus serius dalam bekerja.

Isu pemberantasan korupsi seringkali menjadi dagangan politik, tidak hanya dalam pemilihan presiden, dalam lingkup yang lebih kecilpun, seperti pemilihan kepala daerah, bahkan dalam pemilihan kepala desa, isu pemberantasan korupsi selalu menarik untuk dijual.  Tahun 2004, tidak lama setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga mengatakan “Jangan coba-coba korupsi”, tetapi di perjalanan berkata lain, 10 tahun masa pemerintahannya tidak lepas dari kasus-kasus korupsi, bahkan beberapa menyertakan kader partainya sendiri.

Lebih dari 130 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1887, Lord Acton mengatakan “Power tends to corrupt.  Absolutely power corrupts absolutely” yang artinya “kekuasaan itu cenderung korup.  Kekuasaan yang absolut sudah pasti korup”.  Dalil dari Acton ini sering dijadikan rujukan dasar dalam kajian teori korupsi, karena korupsi itu dapat dipastikan berhubungan dengan kekuasaan.  Dalam konteks Indonesia, kekuasaan tentu saja bersifat berjenjang, dari mulai pimpinan puncak sampai dengan lini terendah kekuasaan sangat mungkin terjangkit virus korupsi.  Pada awal berkuasa mungkin normal-normal saja, bahkan berkomitmen untuk antikorupsi, tetapi diperjalanan peluang muncul secara alami, ketika celah-celah mulai terlihat.  Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo tidak berhenti pada “Jangan korupsi!”, tetapi dilanjutkan dengan “Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi”.  Apakah semudah itu ?  tentu saja tidak.  Mari kita lihat dari penyebab terjadinya korupsi.

 

Segitiga Kecurangan

Menurut Donald Cressey (1953), sebagai sebuah kecurangan (fraud) korupsi bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan) dan Rationalization (rasionalisasi).  Teori ini dikenal dengan fraud triangle atau segitiga kecurangan.

Pertama, tekanan.  Tekanan bisa datang dari mana saja, bisa dari luar atau dari dalam diri sendiri.  Dari luar, bisa datang dari personal misalnya dari atasan, bawahan, rekan sejawat, anak, istri atau dari non-personal seperti gaji yang tidak mencukupi atau situasi ekonomi yang serba sulit.   Sedangkan tekanan dari diri sendiri bisa berupa perilaku kita, misalnya gaya hidup mewah, tagihan utang, kecanduan narkoba, judi dan perilaku negatif lainnya yang mendorong terjadinya korupsi.

Kedua, kesempatan.  Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan.  Niat dan kesempatan adalah 2 hal yang harus bersatu pada waktu yang tepat untuk kemudian berkolaborasi membentuk satu tindak kejahatan, termasuk korupsi.  Dalam sebuah organisasi kesempatan biasanya muncul dikarenakan kontrol internal yang kurang ketat atau adanya penyalahgunaan wewenang terutama oleh manajemen puncak.

Ketiga, rasionalisasi.  Rasionalisasi bisa diartikan  sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang terjebak dalam keadaan yang buruk.  Pelaku korupsi selalu punya alasan pembenar, mengapa ia melakukan itu, padahal ia tahu bahwa itu salah.  Rasionalisasi dapat membenarkan yang salah dengan cara memindahkan standar kebenaran, sehingga hal yang salah menjadi seolah-olah benar.  Rasionaliasi biasanya tercermin dari pernyataan, seperti “Tidak apa-apa korupsi sedikit, yang diatas korupsinya lebih besar”, “Wajar saja korupsi, kalau gaji sebulan hanya cukup untuk seminggu”, “Saya melakukan ini untuk memfasilitasi pimpinan, sebagai bawahan kita harus mengerti” atau pernyataan dalam bentuk lain yang tujuannya untuk membenarkan tindakan yang salah.

Ketiga hal di atas bisa diminimalisir dengan membangun sistem yang dapat menutup celah terjadinya korupsi.  Yang pertama kali ditutup oleh sistem adalah kesempatannya, karena kesempatan adalah kunci dari terjadinya korupsi.  Namun demikian, kesempatan memang bisa dicari-cari dan tidak mungkin 100% tertutup, disinilah integritas diuji, bagaimana seseorang dapat lolos dari tekanan dan tidak terjebak dalam rasionalisasi.

 

Antikorupsi Sejak Dini

Suatu hari, dalam perkuliahan saya bertanya kepada mahasiswa, seandainya ada kegiatan mahasiswa yang dananya bersumber dari kampus, dan saat kegiatan berakhir masih ada dana yang tersisa, digunakan untuk apa sisanya? Jawaban yang pertama terdengar ternyata sama dengan dugaan penulis, yaitu untuk “pembubaran panitia”, yang kemudian disetujui oleh yang lainnya.  Kalau jawabannya demikian, hampir bisa dipastikan telah tumbuh benih korupsi sejak dini, karena seharusnya sisa dana tersebut dikembalikan ke kas kampus.  Ironisnya, istilah “pembubaran panitia” sudah dianggap hal yang biasa, bahkan seringkali dilakukan sampai ke organisasi ditingkat SMP dengan pola yang hampir seragam, kalau tidak makan-makan ya jalan-jalan.

Lalu apakah salah jika panitia kegiatan mendapatkan reward karena telah sukses melaksanakan kegiatan ?  tentu saja tidak, tetapi kalau mau fair pembubaran panitia harus bersumber dari anggaran yang jelas dan tercantum dalam proposal kegiatan, bukan dari penghematan biaya, kemudian sisanya digunakan untuk pembubaran panitia.  Hal ini bisa menjadi perhatian para dosen/guru pembina organisasi di kampus/sekolah.  Lebih jauh dari itu, akan lebih baik jika pendidikan antikorupsi masuk dalam pembelajaran, sehingga pemahamannya bisa lebih terstruktur dan membudaya sejak dini.

Pendidikan Antikorupsi kembali kembali mengemuka ketika Haryono Umar (mantan pimpinan KPK) dipercaya untuk menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian merencakan PAK untuk masuk dalam kurikulum resmi.  Wacana itu sebenarnya bukan barang baru, sebut saja Basuki Sugita, seorang guru di Kudus Jawa Tengah yang menggagas pendidikan antikorupsi di sekolahnya sejak tahun 2005, walaupun dengan kurikulum yang belum terstruktur dengan sempurna.

Akhir tahun 2018 lalu, wacana yang selama ini bergulir mulai direalisasikan dengan penandatangan komitmen implementasi antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementeria Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ada delapan rencana aksi yang disepakati yakni, (1) menyusun kebijakan yang mewajibkan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, (2) menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, (3) melakukan pendampingan dan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, (4) menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya, serta satuan pendidikan khusus yang memadai dalam realisasi rencana aksi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, (7) melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, (8) mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat.

Pertanyaannya, seberapa pentingkah memasukan pdndidikan antikorupsi kedalam kurikulum ? untuk menanamkan jiwa anti korupsi jawabannya tentu saja sangat penting.  Apakah efektif ? pertanyaan ini agak sulit dijawab dalam waktu dekat, karena dampak dari sebuah pendidikan tidak akan dirasakan langsung manfaatnya.  Efektivitasnya mungkin baru bisa terasa puluhan tahun setelah digulirkannya program ini.  Pemberian pendidikan antikopusi kepada peserta didik, tidak akan serta merta membuat Indonesia secara “simsalabim” jadi bebas korupsi.  Dikemudian hari, para peserta didik mungkin ada yang berprofesi sebagai politikus, birokrat, pengusaha, bahkan presiden.  Pembentukan pola pikir antikorupsi yang diberikan di sekolah, diharapkan bisa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.  Wallohu’alam Bishawab.

Komentar

News Feed