oleh

Gubernur Jabar Resmi Edarkan Besaran UMK

Bandung, Prabunews.com.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat  , melalui Jabar punya Informasi  kembali bahas terkait upah minimum kabupaten dan kota  ( UMK ) di jawa barat  ,  melalui Narasumber  di bidangnya  yaitu  Drs . Muhamad Ade Afriadi , MT. selaku Kadisnakertrans Provinsi jawa  barat , serta Kepala Bidang  hubungan industrial dan JamSos .  Hendra Gunawan , S. IP , MM. Bertempat di lobbi logantara gedung sate bandung.  ( 22/ 11/ 2019 ) .

Penerapan aturan UMK untuk tahun 2020 mendatang , disampaikan oleh  Kadisnakertran Jabar  berdasarkan  standar hasil perhitungan kota dan kabupaten melalui dewan Pengupahan yang disampaikan kepada gubernur jabar  , H.M.Ridwan Kamil , dilengkapi berita acara .  tadi malam sudah disetujui Bapak Gubernur jawa barat atas usulan kota dan kabupaten ,  Bahkan melalui surat edaran disampaikan Gubernur ke para pimpinan perusahaan , sesuai dengan amanat  PP 78 yang menetapkan UMK Kabupaten dan Kota . berdasarkan hasil Rapat Pleno yang di rekomendasikan Bupati serta walikota. , tegas penjelasan Kadisnaker  Jabar , bapak Ade .

Ditambahkan  oleh kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jam Sos Provinsi jawa barat  , yaitu  Hendra Gunawan , S. IP , MM .   UMK Tahun 2020  walau masih  ada penolakan dari pihak yang berkepentingan dalam besaran kenaikan upah, juga berdasarkan  Perhitungan sendiri .  Baik dalam upah minimum sektoral , maupun padat karya yang diharap tidak ada dijabar , diantaranya dari Apindo, serikat Pekerja serta pimpinan perusahaan ,  namun  sebagai terobosan Gubernur jabar untuk kesejahteraan pekerja agar tidak menambah pengangguran tapi tidak membebani pengusaha , tetap disetujui upah UMK kota dan Kabupaten di jabar.

Kami sangat berhati hati melakukan kajian UMK ini dengan Literasi yang ada walau tidak memuaskan semua pihak tapi untuk keadilan  , ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jam Sos  . Surat edaran adalah produk administrasi pemerintahan disertai payung  Hukum  baik undang undang  , PP  juga Keputusan menteri  . Dari data yang tersulit penetapan UMK untuk Garment yang didalamnya ada sektor Tekstil dan Modal  banyak aspek permasalahan dan menjadi pertimbangan Gubernur . Dengan besaran UMK dalam angka yang ditetapkan untuk  kabupaten dan kota  wilayah  jabar,  diharap dunia usaha tidak terbebani , perlu diketahui juga , alur penetapan UMK   dari surat edaran menteri tenaga kerja  pada tanggal 16 maret  mengenai inflasi  serta pertumbuhan PDRB yang menjadi acuan UMK . Bagi perusahaan yang susah memiliki ataupun belum memiliki Serikat Buruh , sesuai pasal 106 ayat ( 1 ) UU nomor 13 tahun 2003 , tentang ketenagakerjaan didorong segera untuk membentuk lembaga kerjasama ” Bipartit ” untuk perundingan Upah , ungkap Hendra Gunawan. (FRD)

Komentar

News Feed