oleh

Menanti Nasib Guru di Bawah Menteri Nadiem

Kunci utama keberhasilan pendidikan adalah guru. Pernyataan ini sangat mudah dipahami, sebab tidak semua orang tua memiliki kompetensi untuk mengajarkan mata pelajaran, apalagi jika jenjangnya semakin tinggi.  Oleh karena itu peningkatan kualitas guru harus menjadi perhatian bersama.

Masalahnya kemudian terdapat kesenjangan guru yang sangat  terasa sekali di lapangan.  Terutama dalam hal status dan ini dampaknya pada penghasilan guru.  Sampai saat ini guru honor baik K1 maupun K2 belum dapat diselesaikan secara menyeluruh oleh pemerintah.  Honor K1 adalah guru honor yang diangkat sesuai kebijakan sekolah, sementara honor K2 adalah guru honor yang penggajiannya dialokasikan dari APBD atau APBN.

Menurut mantan Ketua PGRI (alm) Sulistyo, ada empat masalah utama guru : pertama adalah pendidikan guru yang jauh dari memadai berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini. Kedua, adalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasar kebutuhan dan masih ada nuansa KKN. Sementara untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah terutama daerah yang terpencil.

Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak guru yang telah lulus dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan justru malah menurun kompetensinya. Sementara itu, masalah terakhir adalah hak guru yang tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan.

Salah satu masalah tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terlambat di tiap daerah. Padahal dalam UU guru dan dosen Pasal 14 ayat (1) huruf a, tertera jelas guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial.

Fokus pada permasalahan keempat, sangat jelas bahwa sebagian besar guru belum memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial.  Bahkan seorang guru di kabupaten Sikka NTT hanya menerima Rp 85.000/bulan (Mei 2019).  Sama dengan segelas atau 2 gelas kopi di Café  terkenal yang sudah menjamur di tiap kota.

Sangat menyedihkan,  Apakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mampu menyelesaikan ini, kita masih harus menunggu.  Tentunya PRnya tidak hanya guru, masih banyak hal lainnya.

Menurut penulis untuk memperbaiki pendidikan dengan fokus pada masalah guru adalah :

  1. Sesuai amanat UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 14 ayat (1) guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan kesejahteraan sosial. Artinya guru harus memperoleh penghasilan lebih sehingga selalu mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan.
  2. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi lulusan terbaik untuk menjadi guru, hal ini berkaitan dengan poin 1, selama penghasilan masih di bawah profesi lain, maka profesi guru tidak akan menjadi incaran utama para lulusan terbaik
  3. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam peningkatan kompetensi guru, dalam hal setiap ada perubahan kebijakan   Penulis mengibaratkan seperti saat ada sekolah unggulan, ada ataupun tidak ada guru , siswa tetap mampu mengikuti materi pembelajaran.
  4. Hal ini tentunya secara keseluruhan akan menghemat anggaran pendidikan, karena pendidikan dan pelatihan tidak perlu dilakukan secara massal dan dipusatkan di satu tempat. Gurunya sudah terbaik dan terus mau belajar.

Akankan menteri paling muda dalam kabinet mampu menyelesaikan masalah guru ini?  Guru tentunya menunggu gebrakan Pak Menteri.  Mudah-mudahan ganti menteri tidak sekedar ganti kurikulum, tapi menyentuh pada persoalan utamanya.

 

Syabar Suwardiman, M.Kom

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor

Komentar

News Feed