oleh

DENGAN BASIS DATA TERPADU PEMERINTAH JAMIN BANTUAN KEMISKINAN AKAN TEPAT SASARAN

Sumedang, Prabunews.com – Pemerintah terus berupaya keras menekan angka kemiskinan dengan membuat berbagai program, namun pada kenyataannya angka kemiskinan sulit menurun apalagi kalau kita langsung turun kelapangan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya pemerintah mendata kategori miskin terutama di pemerintahan bawah yaitu pemerintah desa. Diantaranya kesenjangan, gaya hidup, budaya dan yang paling berkendala hati nurani serta kebijakan petugas pendata di desa yang nota bene orang asli daerahnya sendiri.

Hal tersebut akan terjadi di seluruh daerah di negara Indonesia tercinta ini, termasuk di Kabupaten Sumedang yang memang sedang memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan secara besar-besaran.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Sosial terus mengadakan sosialisasi dan bimbingan-bimbingan teknis terhadap pemerintah desa terutama masalah pendataan yang sipatnya tidak valid sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah sering tidak tepat sasaran.

Seperti yang dikatakan kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Agus Muslim saat memberikan arahan pada acara pembinaan bagi petugas pendaataan Basis Data Terpadu (BDT) beberapa waktu lalu,”bahwa memang sebelumya pihak Dinas Sosial merasa bingung karena data yang dimiliki pemerintah ada beberapa versi, misalnya data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial berbeda dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, terus berbeda lagi dengan Data Kemiskinan dari Dinas Pertanian, berbeda lagi data kemiskinan dari Dinas Kesehatan dan seterunya bahkan berbeda lagi dengan data kemiskinan yang ada di BPS. Kejadian seperti ini tentu menjadi bahan pemikiran bagi Dinas Sosial sendiri yang memang sesuai dengan bidangnya yaitu menanggulangi masalah kemiskinan walaupun pada akhirnya akan saling berkaitan dengan dinas-dinas lain,”.
Selanjutnya,”Untuk mengatasi perbedaan tadi maka pihak kami Dinas Sosial akan medata ulang seluruh masyarakat yang masuk kategori kurang mampu/miskin yang nantinya akan dimasukan ke Basis Data Terpadu yang akan menjadi paduan utama bagi semua Instansi dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin, dan untuk mendapatkan data yang valid tentu saja kami meminta bantuan ke pihak pemerintah desa untuk menunjuk petugas pendataan, yang sebelumya akan diberikan bimbingan teknis olrh pihak kami,” jelasnya.

Menurut Ketua Forum TKSK kabupaten Sumedang Dede R. Manikmaya saat ditemui dirumahnya mengatakan ,” apa yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial tersebut sangat tepat sekali, karena dengan adanya Basis Data Terpadu akan memudahkan semua pihak apabila membutuhkan dara kemiskinan, dan juga dengan adanya pendataan ini diharapkan pihak desa tidak lagi menjadi bulan-bulanan warganya yang diakibatkan oleh batuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran, “ Selain itu diharapkan pula masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, apabila memang miskin harus diakui miskin dan sebaliknya apabila sudah mampu jangan mau dimasukan kategori miskin walaupun akan mendapatkan bantuan, itu yang sebenarnya sulit dilakukan oleh pemerintah desa. Tapi walaupun demikian kami akan terus membantu pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsi kami bekerja sama dengan dinas sosial dalam mensukseskan program pemerintah Kabupaten Sumedang ini,” pungkasnya.

(END)

Komentar

News Feed