oleh

Apakah Presiden akan Condong pada Kemensos atau Kepentingan Disabilitas

Bandung, Prabunews.com – Gubernur Jawa Barat H. M. Ridwan Kamil melakukan Pertemuan dengan Staff Kepresidenan RI yaitu Surahman Sukamto   yang dimandatkan oleh Presiden RI Joko Widodo terkait permasalahan yang menimpa 32 Mahasiswa Disabilitas Netra, terusir dari panti akibat beralih jadi Balai oleh Kemensos RI. Pertemuan digelar di ruang Manglayang gedung sate bandung dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Karo Hukum dan HAM, Kadinsos serta para seluruh pihak yang mendampingi para netra selama bermasalah. (22/1/2020)

Gubernur Jawa Barat memaparkan atas kondisi dan nasib para kaum disabilitas netra kepada Staff Kepresidenan Surahman Sukamto. Masalah ini sangat sulit bagi saya, sakit warga saya berarti sakit saya juga, kata Ridwan Kamil. Lewat pertemuan ini saya titipkan tiga opsi pada bapak Presiden Joko Widodo, tegas Gubernur Jabar. Apakah Presiden akan mengikuti kemauan Kemensos RI, sehingga masa depan warga Disabilitas Jabar putus pendidikannya. Ataukah akan dikembalikan ke status QUO, tetap jadi panti karena para Disabilitas tidak mau dialihkan ke tempat lain yang tadinya kami dan para lembaga melakukan Emergency menempatkan mereka ke Dinas Sosial di Cibabat, hal itu karena kami tidak mau warga kami terpapar di tenda gelap, sehingga berunding memberi solusi. Tapi gagal walau kami berjanji akan memenuhi kebutuhan para Disabilitas ini jika mau tinggal di Dinas Sosial Cibabat, kata Ridwan kamil.

Opsi ketiga apakah kementrian sosial akan tetap dengan aturan atau akan membuka hati, di Wiyata Guna Padjadjaran tanah seluas 4,5 Hektar. 3,5 Hektar milik kementerian Sosial dan 1,5 Hektar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, namun itupun status kepemilikannya belum beralih sah ke Provinsi Jawa Barat, sehingga menjadi sulit buat kami walaupun ada uang APBD Jabar untuk kepentingan para Disabilitas ini, ingin membuat Asrama tapi tidak bisa karena status tanah belum sepenuhnya diserahkan ke Provinsi Jawa Barat, tegas Gubernur. Jika seutuhnya diserahkan pada Jabar, kami sanggup membangun asrama di tanah itu untuk para Disabilitas tidak perlu ke Dinas Sosial di Cibabat. Kami atau Pemerintah Jabar  sebagai pihak ke tiga dalam masalah ini, tidak bisa bertindak seperti koboi melangkahi aturan pusat, kata Ridwan Kamil. Namun keadilan sosial akan kami kedepankan untuk kaum Disabilitas Jabar, dengan mewujudkan sila keempat. Bukan berarti menang atau kalah dalam ketetapan Hukum dalam masalah ini, karena Hukum itu hanya ditempuh jika sudah tidak ada lagi ruang musyawarah. Semoga staff presiden yang hadir di rapat ini, menyampaikan pada Bapak Presiden dan tidak mendengar informasi sepihak sehingga tidak tercapai Keputusan yang adil bagi warga Disabilitas kami, kita jangan ego dalam aturan, nasib para Disabilitas ini dipersulit dengan aturan dan saya selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau berseteru didepan muka publik, hidup tetap dalam Dimensi Etika, tegas Ridwan Kamil.

Setelah mendengarkan paparan Gubernur Jawa Barat, Surahman Sukamto mengemukakan, saya akan sampaikan semua pada pimpinan di KSP atas perjuangan para Disabilitas yang mempertahankan hak pendidikannya. Hasilnya akan kami kabarkan. Selepas rapat sempat dipertanyakan Prabunews pada staff kepresidenan, berapa lama hasil laporan akan disampaikan ke pemerintah Jabar, jawabnya secepatnya akan disampaikan ke bapak Jokowi, tergantung Dinamika Agenda lain yang jelas kita tidak akan menunda nunda masalah, tegas Surahman Sukamto pada wartawan.

(FRD)

Komentar

News Feed