oleh

BKD terapkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Jabar

Bandung, Prabunews.com – Karo. Organisasi Setda Jabar dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar, memaparkan terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, disampaikan oleh para sumber diantaranya Kepala Bidang Organisasi Dra . Nanin Hayani Adam, MS.i. , Ka Bidang pengadaan dan Mutasi Tulus Arifan serta Kepala Bidang Pengembangan Karier Teten A, MG . PH.D. Berlangsung di area halaman belakang Gedung Sate Bandung. (23/1/2020)

Bahasan terkait Management Sumber Daya Manusia, melalui penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) keputusannya dari Menpan, Menpan dari E – Formasi serta E- Formasi dari para OPD yang lebih tahu kebutuhannya, Ungkap Teten.

ASN memiliki indikator kinerja yang terukur dari kualitas serta Kompetensi. Tapi yang jadi Pemicu semangat para ASN adanya Remunerasi ASN namun disertai ketentuan diatas indikator kerjanya. Juga Remunerasi dinilai dari Data kehadiran yang sistem mobile, agar akurasi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data penyerapan Anggaran serta Aktifitas Pegawai yang mendukung individu tujuan pegawai, penilaian SHP 60 % dan 40 % dari Perilaku kerja, Tandasnya.

Penjelasan Tulus Arifan, terkait tahun 2020 ini akan diselenggarakan seleksi CPNS, tepatnya pada tanggal 29 Januari sampai 8 Februari, tahun ini tersedia empat puluh satu ribu tujuh ratus duapuluh dua untuk 1934 Formasi. Jumlah pendaftar Jabar mencapai dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima lima. Materi test Intelegensi umum nilai harus 80, wawasan kebangsaan Nilai 65 Serta test kepribadian ( TKP ) harus 125. Tidak ada perbedaan prosedur bagi yang bekerja sudah lama jadi non PNS, aturan sama hanya ada test yang bisa diikuti selain cpns yaitu test P3K yang aturannya belum dikeluarkan Presiden, untuk Formasi disabiltas tahun ini 48 Formasi, yang terisi daftar 21, formasi disesuaikan dengan derajat Disabilitas. Untuk Jawa Barat akan diselenggarakan test di GOR Arcamanik kata Tulus.

Ketika dipertanyakan oleh media terkait non pns ( TKK ) yang di assesment oleh lembaga melibatkan Badan Kepegawaian Daerah ? Jawab Tulus tidak pernah BKD terlibat dalam proses yang namanya Assesment, seperti yang disebut lembaga tidak ada TKK di Assesment apalagi melibatkan pihak BKD, tegas Tulus dan Teten.

(FRD)

Komentar

News Feed