oleh

Wakil Komisi V DPRD Jabar Dukung PAN -RB agar “Melarang Tegas ASN Merangkap Profesi pers”

Bandung, Prabunews.com – Komunitas Pers perlu senantiasa menjaga Independensi dalam pemberitaan,agar fungsi pers tetap dalam koridor Undang Undang Nomor 40,Tahun 1999,tentang pers serta ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, karena Independensi adalah sikap yang Hakiki Pers, penyampaian ini sering disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo ataupun Hendry CH.Bangun, selaku “Dewan Pers”disetiap kesempatan pada wartawan.

Terkait bahasan aturan Pers  yang menjadi kontroversi dimasyarakat,senada dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir.H.Abdul Hadi Wijaya, menyoroti permasalahan ( 30 /1/2020 ),selaku anggota dewan “saya mendukung atas aturan yang ditegaskan oleh Dewan Pers terutama terkait Aparatur negaranya merangkap wartawan, memang banyak penolakan berbagai pihak karena ASN sebagai Abdi Negara yang harus menjaga Profesionalisme sedangkan wartawan sebagai fungsi atau alat kontrol yang independen”,ujar H.Abdul Hadi.

Ada pengecualian untuk ASN  Diskominfo,atau kehumasan yang menyertakan wartawan sebagai Kemitraan sesuai tupoksi,bahkan keberadaannya akan diterima baik oleh para wartawan,tandasnya. Jika tanpa aturan bisa jadi dan akan mengundang konflik kepentingan andai merangkap profesi,karena aparatur sipil negara sebagai pemegang data atau dokumen negara yang tidak semua bisa dibuka ke publik. Kedua bisa untuk saling menjatuhkan yang konpetitor sesama ASN,ketika sedang terjadi proses penjaringan dalam posisi tertentu.

Akan menjadi potensi yang menyulitkan,bahkan menjadi Fase dan buruk ketika jika tidak ada ketegasan aturan pada ASN , bisa mengurangi fokus pekerjaannya,secara profesionalisme ASN  sangat dibutuhkan pemerintah saat ini, ujar wakil ketua komisi V  DPRD Provinsi jawa barat pada media. “untuk itu saya mendukung  aturan Dewan Pers,saya juga  mendukung Kementerian  PAN – RB”sebagai komandan dalam urusan urusan profesionalisme ASN mengeluarkan Aturan tegas,perihal larangan pada ASN merangkap Profesi Wartawan, aturan ini untuk netralisasi masing masing Profesi,tandas Wakil Ketua komisi V DPRD Jabar.

(FRD)

 

Komentar

News Feed