oleh

Anggota Komisi VIII DPR RI meyakinkan Kemensos pro Disabilitas

Lebih lanjut Selly menjelaskan, “Ibarat kata balai ini universitas yang merupakan jenjang lebih tinggi dimana keberadaan mereka dipastikan oleh negara dikembangkan potensinya yang selama terpendam, inilah yang lebih baik kita fokuskan dibanding peralihan panti jadi balai.”

Sebagai pelaku sejarah pembuatan Perda Disabilitas di Jawa Barat, dimana perda tersebut satu-satunya di Indonesia, ternyata implementasinya saat ini Povinsi Jawa Barat belum siap memberikan pelayanan dasar bagi disabilitas, tegas Sally.

Tentunya Komisi VIII mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi aset Jawa Barat untuk membuat panti pelayanan dasar, lanjut Diah.

Terkait Permensos 18 Tahun 2018, Diah Pitaloka meluruskan bahwa permensos ini pro disabilitas yang sudah sesuai dan peraturan ini tidak mengatur regulasi panti, hanya mengatur teknis SOTK balai rehabilitasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.

Komentar

News Feed