oleh

Penolakan terhadap OMNIBUS LAW oleh buruh dan meminta bupati dan DPRD KBB

Kab. Bandung Barat, Prabunews.com – Aksi Unjuk Rasa Terkait Penolakan Omnibus Law di depan Gedung DPRD KBB, Rabu (18/03/2020).

Padalarang, himbauan Pemerintah untuk menghindari dan melakukan kegiataan pengumpulan massa terkait pencegahan Virus Corona, Gabungan Organisasi Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Rabu (18/03/2020).

Dari selebaran yang beredar di lapangan, terdapat 9 alasan mengapa Omnibus Law harus ditolak, diantaranya adalah:

1. Menghilangkan Upah Minimum
2. Hilangnya Pesangon
3. Penggunaan Outsourcing secara bebas
4. Pekerja kontrak seumur hidup
5. Hilangnya Jaminan Sosial
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa kesepakatan
7. Jam kerja yang eksploitatif
8. Sanksi Pidana dihapuskan
9. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dibebaskan bekerja

Dede Rahmat, Koordinator Aksi Tolak Omnibus Law di depan Gedung DPRD KBB, Rabu (18/03/2020).
Ditemui di lokasi unjuk rasa, Dede Rahmat selaku koordinator aksi menjelaskan terkait dari unjuk rasa ini.

Menurut Dede, awalnya aksi yang rencananya dilakukan mulai tanggal 17, 18, dan 19 Maret ini berdasarkan kesepakatan dari 9 Serikat Pekerja yang ada di KBB. Namun saat H-1, 4 Serikat Pekerja mengundurkan diri dan memutuskan untuk tidak mengikuti Aksi ini.

“Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami semua yang hadir hari ini untuk tetap meminta Bupati dan DPRD menandatangani Petisi penolakan Omnibus Law”, terang Dede di depan awak media.

Lebih lanjut Dede mengatakan bahwa Petisi tersebut nantinya akan dibawa saat bergabung bersama Serikat Pekerja dari daerah lain yang juga melakukan hal yang sama, untuk nantinya bersama melakukan aksi mogok nasional di Gedung DPR Tegasnya

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna yang tidak dapat hadir langsung di lokasi unjuk rasa, menyampaikan pesannya kepada seluruh peserta aksi melalui sambungan telepon yang di perdengarkan kepada seluruh peserta aksi.

“Mohon maaf kepada seluruh rekan-rekan Serikat Pekerja, karena ada kepentingan yang harus dilakukan, Bapak jadi tidak bisa hadir menemani dan menemui langsung seperti biasanya. Untuk soal Petisi silahkan datang ke kantor, Bapak pasti akan tandatangani” tegasnya

Dede juga menginformasikan bahwa telah dilakukan diskusi dengan pihak DPRD untuk mau memberikan rekomendasi agar seluruh Perusahaan menghentikan sementara waktu proses produksi kerja seperti yang dilakukan DPRD Sukabumi walaupun baru berupa surat himbauan saja.

“Yang kami lihat mayoritas Perusahaan di KBB dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA), lalu pekerjanya sendiri juga banyak Tenaga Kerja Asing (TKA). Sementara Virus Corona kami lihat berasal dari WNA. Kenapa sekolah dan pelayanan publik bisa diliburkan, namun Perusahaan tidak? Jika memang tidak bisa meliburkan Perusahaan, minimal TKA di pulangkan dulu ke negaranya” Dede lebih lanjut.ujarnya

Rismanto, Ketua DPRD KBB.
Ketua DPRD KBB, Rismanto yang ditemui di sela aksi unjuk rasa menjelaskan bahwa DPRD sudah melayangkan surat ke DPR RI pada tanggal 20 Februari 2020 lalu yang intinya meneruskan keberatan para Serikat Pekerja tentang penolakan Omnibus Law.

“Karena kita merupakan perwakilan daerah, maka sudah tugas kami mendengarkan aspirasi dari daerah. Selanjutnya melakukan wewenang pusat untuk menindaklanjuti. mungkin saat ini tertunda karena adanya masalah Corona”, terang Rismanto.

Terkait permintaan Serikat Pekerja untuk merekomendasikan meliburkan Perusahaan, menurut Rismanto akan lebih bijak jika ada komunikasi yang komperhensif antara pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), perwakilan Serikat Pekerja dan Perusahaan untuk mengambil keputusan terbaik.

“Jika nantinya memang menimbulkan kemudharatan yang berlebih, tidak menutup kemungkinan rekomendasi tersebut akan di berikan”, Rismanto.ucapnya.

(isyani)

Komentar

News Feed